MARI KITA KAWAL DANA DESA
SUMBER PENDAPATAN DESA/Kampung
1. ADD
2. DD
3. PADes
4. Dana Hibah
5. Laba BUMDes
untuk wilayah Khusus ada dana
6. Otsus
7. Lain-lain sumber dana yang sah sesuai dengan undang-undang
BAGAIMANA CARA MENGELOLAHNYA?
1. Kaur Pembangunan menyusun RKA Kampung bersama Sekdes/Sekam
2. Di beri pembobotan oleh Kepala Desa
3. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa, dengan mengundang
a. BAMUS/BAPERKAM
b. Tokoh Agama
c. Tokoh Adat
d. Tokoh Pemuda
e. Tokoh Perempuan
f. Perwakilan Kelompok Tani/ Nelayan
Dan para stackolder yang terkait didalamnya
Dari musyawarah tersebut menghasilkan
RENCANA KEGIATAN PROGRAM (RKP)
Kemudian RKP di usulkan ke Kepala Daerah guna di Validasi untuk menjadi APBK.
Setelah RKP disetujuih maka RKP tersebut oleh Kepala Desah di sahkan menjadi APBK dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kampung tentang APBK.
Selanjutnya Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK). untuk melaksanakan kegiatan belanja dan pembangunan
Kemudian TPK menyusun rencana belanja dan rencana pembangunan yang disesuaikan dengan RAB dalam APBK. selanjutnya TPK Mengajukan permohonan pencairan dana ke Kepala Desa sesuai dengan rencana progres tahap 1 dan tahap 2.
TPK mengerjakan proyek pembangunan kampung, dengan metode swadaya masyarakat, baik dari penyediaan material maupun tenaga kerjanya, terkecuali pekerjaan yang sangat teknis yang mana di Desa atau Kampung tidak ada tenaga tersebut, maka TPK dapat mengambil dari luar dengan berpedoman pada Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
PROSES TRANSFER DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA
DANA DESA DD di Transfer dari RKUN. ke RKUD. kemudian dari RKUD ke RKUDes
perlu diketahui bahwa DD hanya boleh bermalam di RKUD selama 8 hari jika lewat dari itu sudah masuk kategori pelanggaran.
Kemudian Kepala Desa dalam hal mau mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Otsus maka Kepala Desa wajib Menyerahkan LPJ tahun sebelumnya untuk Pencairan Tahap 1, dan LPJ Tahap 1 untuk pencairan Tahap 2.
Laporan Pertanggung Jawaban tidak bisa digantikan dengan metode apapun termasuk Surat Pernyataan Kepala Kampung dihadapan pilisi atau di hadapan BPMPK
Semua prosudur diatas wajib dilalui jika tidak maka kepala kampung/desa, TPK berpotensi tersangkut dengan hukum.
Jadi bagi masyarakat Desa/Kampung silahkan awasi proses perjalanan kegiatan pembangunan di Desa Anda seperti yang sudah saya uraikan secara singkat di atas.
Demikian pencerahan terkait pengelolaan Dana Desa..#SalamKawalDanaDesa
1. ADD
2. DD
3. PADes
4. Dana Hibah
5. Laba BUMDes
untuk wilayah Khusus ada dana
6. Otsus
7. Lain-lain sumber dana yang sah sesuai dengan undang-undang
BAGAIMANA CARA MENGELOLAHNYA?
1. Kaur Pembangunan menyusun RKA Kampung bersama Sekdes/Sekam
2. Di beri pembobotan oleh Kepala Desa
3. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa, dengan mengundang
a. BAMUS/BAPERKAM
b. Tokoh Agama
c. Tokoh Adat
d. Tokoh Pemuda
e. Tokoh Perempuan
f. Perwakilan Kelompok Tani/ Nelayan
Dan para stackolder yang terkait didalamnya
Dari musyawarah tersebut menghasilkan
RENCANA KEGIATAN PROGRAM (RKP)
Kemudian RKP di usulkan ke Kepala Daerah guna di Validasi untuk menjadi APBK.
Setelah RKP disetujuih maka RKP tersebut oleh Kepala Desah di sahkan menjadi APBK dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kampung tentang APBK.
Selanjutnya Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK). untuk melaksanakan kegiatan belanja dan pembangunan
Kemudian TPK menyusun rencana belanja dan rencana pembangunan yang disesuaikan dengan RAB dalam APBK. selanjutnya TPK Mengajukan permohonan pencairan dana ke Kepala Desa sesuai dengan rencana progres tahap 1 dan tahap 2.
TPK mengerjakan proyek pembangunan kampung, dengan metode swadaya masyarakat, baik dari penyediaan material maupun tenaga kerjanya, terkecuali pekerjaan yang sangat teknis yang mana di Desa atau Kampung tidak ada tenaga tersebut, maka TPK dapat mengambil dari luar dengan berpedoman pada Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
PROSES TRANSFER DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA
DANA DESA DD di Transfer dari RKUN. ke RKUD. kemudian dari RKUD ke RKUDes
perlu diketahui bahwa DD hanya boleh bermalam di RKUD selama 8 hari jika lewat dari itu sudah masuk kategori pelanggaran.
Kemudian Kepala Desa dalam hal mau mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Otsus maka Kepala Desa wajib Menyerahkan LPJ tahun sebelumnya untuk Pencairan Tahap 1, dan LPJ Tahap 1 untuk pencairan Tahap 2.
Laporan Pertanggung Jawaban tidak bisa digantikan dengan metode apapun termasuk Surat Pernyataan Kepala Kampung dihadapan pilisi atau di hadapan BPMPK
Semua prosudur diatas wajib dilalui jika tidak maka kepala kampung/desa, TPK berpotensi tersangkut dengan hukum.
Jadi bagi masyarakat Desa/Kampung silahkan awasi proses perjalanan kegiatan pembangunan di Desa Anda seperti yang sudah saya uraikan secara singkat di atas.
Demikian pencerahan terkait pengelolaan Dana Desa..#SalamKawalDanaDesa
Belum ada Komentar untuk "MARI KITA KAWAL DANA DESA"
Posting Komentar